 |
| . |
rapat koordinasi khusus penanggulangan bencana alam, di
Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jakarta,
Kamis (21/3/2019).
Rapat dipimpin deputi sekaligus Plh Sesmenkopolhukam Laksamana Madya Djamaludin
dan dihadiri Wali Kota Palu, perwakilan pemerintah Provinsi Sulteng, serta para
kepala daerah yang terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah. Turut hadir pula
perwakilan yayasan Budha Tzu Chi serta para direktur kementerian dan badan
terkait.
Wali Kota Palu dalam rapat menyampaikan beberapa hal penting, yaitu adanya pihak-pihak
yang berusaha menghambat upaya pemerintah Kota Palu bersama yayasan pemberi
bantuan yang akan membangun kurang lebih 2.000 bangunan Hunian Tetap bagi para
korban bencana alam Kota Palu.
“Sampai saat ini belum adanya kejelasan serta kepastian waktu penyaluran
dana stimulan serta dana santunan duka bagi para korban bencana alam oleh
kementerian dan badan terkait yang bertanggungjawab dalam menangani pemenuhan
hal tersebut diatas. Sementara Pemerintah Kota Palu telah melakukan verifikasi
dan validasi data tahap 1 dan telah menyerahkan data tersebut melalui OPD
terkait kepada kementerian penanggungjawab,” kata Hidayat.
Banyak keluhan masyarakat korban bencana tentang fasilitas sanitasi dan listrik
yang kurang memadai bahkan belum tersedia. Belum adanya kejelasan
pendistribusian dana jatah hidup oleh kementerian terkait bagi pengungsi.
“Sementara untuk diketahui bahwa telah kurang lebih 5 bulan sejak
berakhirnya masa tanggap darurat hingga ke perpanjangan kedua masa transisi,
berkaitan dengan pemenuhan Jatah Hidup bagi para pengungsi yang masih berada di
Shelter maupun huntara, masih ditanggung Pemerintah Kota Palu, dan kemampuan
pembiayaan pemerintah kota palu tersebut hanya tersedia hingga berakhirnya
bulan maret 2019 ini, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pada bulan April
mendatang masyarakat pengungsi yg berada di shelter dan huntara tidak akan
mendapatkan pasokan jatah hidup jika kementerian terkait tidak segera
menyiapkan dana kelanjutan bagi penyiapan jatah hidup bagi para pengungsi di
wilayah kota Palu,” terangnya.
Itulah kebutuhan utama bagi para pengungsi, apalagi tidak lama lagi kita akan
memasuki bulan suci Ramadhan dan lebaran Idhul Fitri. Karena itu Wali Kota Palu
mengharapkan serta intervensi Kemenkopolhukam dan kementerian terkait untuk
mempercepat proses pemenuhan segala kebutuhan bagi para pengungsi yang menjadi
tanggungjawabnya (Humas Kota Palu).
