Persentase tingkat kemiskinan di Sulteng, khususnya di desa dan kota per Maret 2019 menunjukkan penurunan yaitu 15,62 % dan 9,32 %.
Data tersebut disampaikan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2019, Senin (9/12), di kantor Bappeda.
Lanjut Beliau ada
beberapa faktor penyebab penurunan dari posisi per September 2018 yaitu 15,41 %
dan 9,50 %.
Misalnya kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Sulteng ditengarai menurunkan kemiskinan.
“Untuk (ADD) Sulawesi Tengah pada tahun 2019 mencapai 1,57 Triliun Rupiah atau naik 14,49 persen,” tuturnya dibanding tahun 2018 lalu.
Adanya kebijakan penangguhan kredit oleh perbankan bagi debitur terdampak bencana juga berimbas menurunkan kemiskinan di perkotaan.
“Sehingga dana
yang biasanya untuk membayar kredit digunakan konsumsi,” tambahnya.
Meski begitu, program pengentasan kemiskinan digarisbawahi asisten harus tetap difokuskan sebab masih tinggi yaitu sebesar 13,69 % atau di atas rerata nasional.
Olehnya program yang didesain tim, saran asisten harus sesuai dengan permasalahan, karakteristik dan sumber daya daerah masing-masing.
“Diperlukan efektivitas penanggulangan kemiskinan yang dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan,” pungkasnya agar angka kemiskinan setiap tahun terus menurun.
Sesuai Permendagri No 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, ketua pada pemda provinsi dijabat Wagub sedang kabupaten oleh Wabup dan kota oleh wakil walikota.
Tapi dari 13 kabupaten/kota hanya 8 ketua yang hadir langsung sedang wagub diwakili Asisten Elim Somba. Peserta lain yang turut hadir adalah kepala Bappeda se Sulteng, PKK, tim asistensi, LSM/NGO dan OPD teknis. ***
Sumber: Biro humas dan protokol setdaprov sulteng
