Palu,- Panitia khusus (Pansus) rehab dan rekon DPRD Palu, mendorong pemerintah kota Palu dalam percepatan pemulihan pasca bencana. Hal itu diungkapkan ketua Pansus Mohamad Syarif, Rabu (19/2/2020) saat ditemui di ruang kerjanya.
“Lambatnya penyaluran dana Stimulan, kami akan mengawasi dan mendorong pemerintah kota Palu, agar hal tersebut segera direlisasikan, ” paparnya.
Terkait hilangnya data penerima dana Stimulan di Kota Palu, anggota Komisi C DPRD Palu tersebut menjelaskan, bahwa pihaknya akan melibatkan seluruh elemen terkait. Sinergritas bersama pihak Pemkot Palu, sangat dibutuhkan. Sehingga proses percepatan bisa terlaksana dengan baik.
“Kita tidak boleh menuding pemerintah bersalah dalam hal ini. Lambatnya pencairan dana Stimulan, karena adanya mekanisme dalam proses penyalurannya. Tidak bisa sembarang memberikan dana tersebut kepada masyarakat. Ada pertanggung jawaban dari pemerintah kota Palu, ” terangnya.
Pembentukan Pansus sendiri lanjut politisi partai Gerindra tersebut, karena adanya desakan masyarakat terkait lambatnya proses pemulihan di Kota Palu.
“Masa kerja dari Pansus, selama 18 hari. Namun dalam peraturan, hal itu bisa diperpanjang lagi,” akunya.
Selain itu, Pansus juga akan melakukan pengawasan progres pembangunan Huntap di Kota Palu. Karena masyarakat sangat membutuhkan hunian. Sehingga mereka bisa hidup dengan tenang dan tentram.
Rencananya, Pansus akan melakukan kunjungan dan pengawasan ke lokasi pembangunan Hunian tetap.
Mengutip pernyataan Walikota Palu, dia berharap kepada masyarakat agar tidak menghambat proses pemulihan, karena terdapat dana bantuan dari Pusat. Dimana bila dalam masa tertentu, terjadi polemik dalam proses pengerjaanya, anggaran tersebut akan ditarik kembali. Sehingga hal itu akan merugikan warga sendiri. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
