Palu,- Sekaitan dengan terjadinya perbedaan data jumlah terkonfirmasi positif korona di Kota Palu, antara Pusdatina Covid-19 Pemprov Sulteng dan Tim Surveilans Pemkot Palu, ketua Komis A DPRD Palu, Mutmainah Korona berharap agar keduanya bisa duduk bersama dalam memecahkan hal tersebut.
“Seharusnya pihak Dinas Kesehatan Pemprov Sulteng dan Dinkes Pemkot duduk bersama terkait perbedaan data tersebut. Hal ini bisa dikomunikasikan. Sehingga diketahui apa kebijakan yang akan ditempuh,” ungkapnya, Selasa (12/01/2021).
Menurutnya, lebih penting adalah bagaimana tindakan pemerintah daerah dalam memutus mata rantai Covid-19 saat ini.
Sementara anggota Komisi A DPRD Palu lainnya, Marselinus menegaskan agar pemerintah daerah jangan memberikan informasi yang tidak jelas kepada masyarakat. Dikhawatirkan akan menambah beban di tengah lusuhnya perekonomian saat ini.
“Hari ini masyarakat sudah susah. Bagi mereka yang ekonomi lemah, mau tidak mau harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Janganlah dibrikan informasi yang tidak jelas,” tegasnya.
Politisi Partai Perindo itu juga mengkritisi data jumlah masyarakat terpapar Covid-19, karena selama ini angka saja yang disebutkan. Namun tidak diketahui daerah mana masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Palu Mohamad Rizal meminta kepada Dinas Kesehatan Pemkot Palu, untuk merelease data jumlah terkonfirmasi korona dan pemetaan wilayah penyebarannya.
“Pemerintah Kota Palu melalui dinas kesehatan seharusnya mengeluarkan rilis kasus Covid-19. Terkait dengan pemetaan wilayah penyebaran,” sebutnya.
Sehingga masyarakat mendapat informasi yang aktual. Diharapkan mereka lebih hati-hati dan berusaha berdiam diri dirumah jika tidak ada urusan penting.
“Saya berharap agar pemerintah daerah lebih fokus pada pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19,” harapnya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
