PALU,- Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menutup pos pemeriksaan kesehatan jalur darat perbatasan mulai 1 Maret 2021 (Besok) disambut baik oleh warga, terutama para supir ekspedisi yang sering berlalu-lalang di pos tersebut.
Pasalnya, sebelumnya sejak April 2020 hingga Februari 2021 pelaku perjalanan yang akan masuk via jalur darat ke Kota Palu wajib menunjukkan surat keterangan kesehatan Covid-19. Tanpa surat keterangan Covid-19, pelaku perjalanan dilarang masuk dan diminta untuk putar balik.
Supir Distributor Barang, I Gede Sangging Andika, menyambut baik kebijakan tersebut. Pasalnya pekerjaannya mewajibkan dirinya selalu bepergian keluar masuk kota, dan harus wajib membawa surat kesehatan Covid-19 setiap akan masuk ke Kota Palu.
“Dengan diberhentikannya penjagaan ini sangat bagus, dan bisa jadi hal ini menjadi memperlancar ekonomi karena yang dulunya mau ngirim barang atau buah jadi berfikir karena harus ada biaya untuk Rapit test. Karena kadang mereka itu UMKM yang modal usahanya hanya pas-pasan,” ungkapnya, Minggu (28/02/2021).
Ia mengaku, sekali melakukan Rapid Test ia harus merogoh uang sebesar Rp150 ribu. Dalam 1 bulan ia bisa keluar masuk kota sebanyak hingga 4 kali. Sehinga sebulan ia menghabiskan Rp600 ribu hanya untuk biaya Rapid Test.
Ia menambahkan, dengan diberhentikannya pemeriksaan, diharapkan bahwa masyarakat dan pengendara lainnya tidak seenaknya saja. Tetapi tetap harus ikut protokol kesehatan. Karena itu juga demi kebaikan bersama bukan hanya agar tidak terkena virus Covid-19.***
Reporter: Windy Kartika
