Morowali,- Kawasan Industri (KI) PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) siap mendukung program vaksinasi Covid-19 tahap kedua, yang digelar pemerintah untuk para karyawan swasta termasuk pekerja di kawasan industri.
Mewakili manajemen PT IMIP, Koordinator tim Covid-19 PT IMIP, JP Agung Nugroho, saat ditemui di kantor PT IMIP, Sabtu (22/5/2021) di sela-sela menyambut kedatangan 11.540 botol vaksin Covid-19 yang tiba hari ini di bandara khusus PT IMIP, mengatakan, bahwa pihaknya telah menyiapkan 42.500 karyawan yang siap divaksinasi, sesuai dengan jumlah karyawan yang bekerja di Kawasan Industri PT IMIP.
“Dari koordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan RI dan Bio Farma, pada periode pertama ini, PT IMIP hanya diberikan sebanyak 11.540 botol, dari jumlah itu, untuk tahap pertama vaksin akan diberikan kepada 5.770 orang karyawan saja, sementara karyawan lainnya baru akan divaksin setelah kiriman vaksin Covid-19 berikutnya tiba dari Jakarta” urai Nugroho.
Dikatakannya, ke 5.770 karyawan itu, akan divaksin dua kali, vaksin pertama dilakukan pada Senin 24 Mei 2021 mendatang, selanjutnya, mereka akan menunggu selama 21 hari sebelum menjalani vaksinasi kedua. “Kalau untuk masalah prosedur karyawan yang bisa mengikuti vaksinasi, secara umum mereka harus dalam keadaan sehat karena vaksin hanya diberikan kepada mereka yang sehat, selain itu, mereka juga bukan penyintas Covid-19, bukan wanita hamil atau sedang menyusui, vaksinasi akan dilakukan oleh tenaga medis dari Klinik PT IMIP” jelas Nugroho.
Pada Februari 2021 lalu kata Nugroho, PT IMIP telah menyelenggarakan vaksinasi tahap pertama yang diberikan kepada 104 orang tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik PT IMIP, termasuk di dalamnya dokter, perawat, analis, dan tenaga kesehatan lainnya. “Pada dasarnya, PT IMIP sangat berkomitmen mendukung seluruh program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tanah air” jelasnya.
11.540 vaksin itu telah tiba di Bandara khusus PT IMIP pada siang hari ini, dan diangkut menggunakan salah satu maskapai penerbangan swasta, sisanya kemudian akan menunggu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI. ***
Reporter: Bambang Sumantri
