Soal Listrik Morowali, Anleg DPR-RI Sarankan Segera Ajukan Penambahan Daya Ke PT IMIP

  • Whatsapp
banner 728x90

Hingga kini, pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Morowali masih saja terus dilakukan oleh pihak PLN ULP Bungku dengan berbagai macam alasan.

Keluhan terus mengalir dari masyarakat, terlebih khusus dari pengusaha kecil atau pelaku UMKM, yang sangat bergantung pada ketersediaan daya listrik.

Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali telah bertemu dengan pihak PLN dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Listrik di Morowali terus diupayakan normal namun dengan perkiraan yang cukup lama, yakni tahun 2023.

Terkait masalah kelistrikan di Morowali, salah satu anggota DPR-RI, Anwar Hafid turut angkat bicara sebagai pelanjut aspirasi masyarakat.

Anwar mengatakan, sebaiknya Bupati Morowali mendesak agar PLN melakukan amandemen kontrak dengan PT IMIP daripada menambah mesin. “Kalau 2023 itu hal normal, tapi kasian masyarakat masih harus menderita sampai tahun 2023, jika listrik bagus, masyarakat tidak rugi karena kerusakan elektronik mereka dan usaha-usaha bisa semua maksimal jalan, tukang-tukang kayu, nelayan untuk pabrik es, jadi disamping kami di pusat terus mendesak PLN, Pak Bupati juga sebaiknya mendesak untuk PLN ambil dulu daya dari IMIP, itu jalan paling mudah dan cepat, tergantung Pemda sejauh mana desakannya kepada PLN karena IMIP siap setiap saat” ungkapnya.

Lebih lanjut, anleg DPR-RI Partai Demokrat Dapil Sulteng itu mengatakan bahwa ia telah bertemu dan mendesak Menteri BUMN cq Dirut PLN agar segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi krisis daya listrik di Morowali, sambil menunggu selesainya pembangunan transmisi di Bungku yang diperkirakan baru bisa rampung tahun 2023.

“Maka solusi paling cepat dan mudah adalah PLN lakukan amandemen kontrak daya dengan PT IMIP untuk menambah pasokan daya minimal 10 megawatt lagi, dengan demikian kebutuhan masyarakat saat ini bisa teratasi, kasian saat ini masyarakat sangat menderita dengan tidak stabilnya daya listrik di Morowali, hal ini perlu karena Morowali sudah sangat besar berkontribusi untuk devisa negara utamanya pajak hilirisasi nikel, sangat ironis negeri penghasil nikel terbesar di Indonesia justru masyarakatnya menderita karena kekurangan listrik, ibarat tikus mati di lumbung padi” tandas Anwar.

Terpisah, Koordinator Komunikasi dan Hubungan Media PT IMIP, Dedy Kurniawan yang ditanyakan terkait kesiapan pihaknya jika ada permintaan penambahan daya dari Pemkab Morowali, Jum’at (11/6/2021) belum memberikan jawaban. ***

Reporter: Bambang Sumantri

Berita terkait