Morowali,- PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ikut mengambil peran dalam mendukung program pemerintah pusat ini. Hal ini sesuai target Pemerintah di tahun ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah mencanangkan program rehabilitasi 250ribu lahan mangrove yang tersebar di seluruh Indonesia.
IMIP sendiri menargetkan akan membuka 30 hektar lahan baru sebagai upaya rehabilitasi mangrove, guna menunjang Indonesia menghadapi isu perubahan iklim dunia.
“Tahun ini kita menargetkan ada 5 hektar lahan Mangrove. Tahun depan kita upayakan 25 hektar lahan mangrove baru akan dibuka di sekitar pesisir Bahodopi,” urai Manajer Enviromental PT IMIP, Yundi Sobur, usai melakukan penanaman secara simbolis 100 mangrove di Desa Fatufia, dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, Selasa (27/7/2021).
Langkah yang dilakukan oleh perusahaan, kata Yundi Sobur, sebagai salah satu upaya menghadapi empat isu strategis soal konservasi mangrove, yakni degradasi bakau, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan kesejahteraan masyarakat.
“Sebelumnya, tahun 2020 kemarin, kita telah menanam 1.300 mangrove dengan luasan 0,1182 hektar. Periode Januari-April 2021 lalu, luasan yang ditanam adalah 0,2962 hektar yang jumlahnya mencapai 3.185 bibit mangrove,” kata Yundi.
Soal mangrove ini, lanjutnya lagi, ancaman yang ada pertama alih fungsi lahan jadi pemukiman, dan tambak. Kemudian pencemaran limbah domestik dan limbah berbahaya lain, dan juga meningkatnya laju abrasi. Yang perusahaan lakukan ini, kata dia, adalah mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjaga pelindung pesisir Morowali khususnya Bahodopi dari kerusakan.
Bagi Yundi, melestarikan mangrove sama dengan menjaga pesisir pantai, mencegah bencana dan membantu pelestarian hayati yang ada di sekitar pesisir Morowali, khususnya di Bahodopi.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hutan mangrove di Indonesia dalam kondisi baik, tercatat seluas 2.673.583,14 hektar. Sementara yang berada dalam kondisi kritis 637.624,31 hektar. Lima kawasan kritis tertinggi ditempati Riau, Bangka Belitung, Papua, Sumatra Utara, dan Kepulauan Riau. ***
Reporter: Bambang Sumantri
