Kailipost- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut soal ide penundaan Pemilu 2024, dikritik langsung oleh Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana.
“LBP keblinger soal konstitusi. Masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan,” kata Siriana dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).
Siriana menjelaskan, bahwa Pemilu merupakan bagian dari pembangunan demokrasi di Indonesia. Karenanya, harus diselenggarakan sesuai prosedur konstitusi saat ini demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.
Menurutnya, setiap Pilpres dan Pileg sebagai sarana merajut harapan baru bagi masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya.
“Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini,” ungkap dia.
