Kedua; ada hal sangat menonjol ke publik serta medsos seorang pejabat. Dan ternyata pejabat itu diberitugas untuk mengawasi proses pengisian formasi kotak jabatan sejak bertemu gubernur di Jakarta sampai proses tandatangan SK. Tapi hal itu tidak dilakukan dan atau disalahgunakan. Maka meledaklah rumor tersebut.
Ketiga; Ada ASN yang tergeser, dipindah karena telah lama di kotak jabatan sebelumnya, ada yang diganti dapat diduga tidak puas dan memanfaatkan isu dan rumor jual beli jabatan. Maka virallaj di medsos.
Dengan pemetaan kasar tersebut, tugas Tim Investigasi akan sangat berat. Harus memiliki data akurat, data valid, data yang dapat dibuktikan secara hukum, dan secara moril menjaga harmonisasi birokrasi. Semua mesti memperoleh konsekwensi. ‘’Jangan ada geng geng di pejabat karena keluarga pejabat politik. Pak gub sudah bilang tidak dipakai kalau salah. Mau jadi pejabat mesti karir bukan slaber,’’ tutup advokat rakyat itu. ***
editor : andono wibisono
