SULTENG – Sejumlah pihak meminta agar Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura lebih tegas dan on the track kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu karena kepemimpinannya sisa efektif hanya 1,6 tahun lagi. Atau tepatnya sisa satu kali APBD. Yaitu tahun 2023. Walaupun, APBD 2024 nanti masih produk kepemimpinannya, tapi karena ada event politik maka kosentrasi pencapaian visi misi.
Sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat berharap Gubernur Cudy sudah mesti tegas. Sudah cukup satu tahun memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri. Karena akibat hal itu kini realisasi belanja masih sangat minim yaitu, masih diangka 30 % ke bawah.
Sebagaimana dilaporkan biro adminitrasi pimpinan ketika rapat pimpinan Tepra, Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD TA. 2022 hari ini 18 Juli 2022 dipimpin Gubernur Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Ma’mun Amir.
Secara nasional, Sulteng bertenger diurutan 22 dari 34 provinsi. Realisasi APBD sampai 30 Juni 2022 masih 29,25 % realisasi anggaran, dari APBD 2022 sebesar Rp4,728, 758, 528.793. Baru tercapai Rp1,3 triliun lebih. Realisasi tersebut terbesar pada belanja operasional sebesar 83,41% , Belanja Modal 4,01% dan Belanja Transfer 12, 58%.
JELANG PENSIUN
Sejumlah pihak menyoroti beberapa OPD tehnis yang mestinya melakukan gerakan cepat alias Gercep. Tapi, kepala dinasnya justru masa persiapan pensiun. Dan menunjukkan kelambanan dan sigap menjalankan kegiatan. ‘’Ada juga OPD yang kurang respek dengan rencana strategis nasional yaitu kawasan pangan nasional. Padahal OPD dimaksud beririsan dan strategis. Pak Gub mesti tegas! Rolling saja kalau tidak mampu. Kan menteri pertanian sudah beri arahan. Tinggalkan bupati dan OPD yang setengah hati,’’ ujar Baabullah, pengamat kebijakan publik di Sulteng.
Demikian juga dengan dinas tehnis yang realisasinya rendah tapi anggarannya besar. Jangan sampai tahun 2023 alokasi DAK ke Sulteng akan turun akibat serapan rendah, dan tidak mampu tambahnya.
Baabullah juga mendesak Plt Sekdaprov segera melakukan lelang jabatan Sekdaprov definitif. Karena tanpa jenderal birokrasi yang dapat menjadi pengatur irama birokrasi, gubernur dan wakil gubernur akan bertambah beban tugasnya. ***
editor : andono wibisono
