Palu,- Wakil Ketua II DPRD Sulteng Hj Zalzumida A Djanggola selaku pimpinan dalam RDP membahas Penanganan Banjir Torue, menyampaikan secara tegas meminta kepada seluruh instasi/OPD/mitra kerja, agar dalam penangan banjir tersebut harus secepatnya dilakukan secara terpadu dan holistik.
Selain itu dirinya meminta OPD Teknis terkait secepatnya memberikan bantuan kepada warga yang terdampak khususnya kepada warga yang sudah kehilangan tempat tinggal, dan kepada warga yang sudah kehilangan mata pencaharian.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua II dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota DPRD Provinsi Sulteng dan Instansi teknis terkait mengenai penanganan Banjir di Parigi Moutong ( Parimo), yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin ( 29/8/22).
Hj.Zalzulmida A. Djanggola menambahkan, bahwa banjir yang terjadi di tiga kecamatan kabupaten Parimo sangat sudah sangat memperihatinkan, dan ini tidak hanya satu atau dua kali terjadi, akan tetapi sudah terjadi secara berturut-turut dalam kurung waktu yang sangat berdekatan. Hampir setiap tahun banjir tersebut terjadi secara berulang-ulang.
Selain itu, beberapa tahun lalu juga telah terjadi banjir yang menyebabkan jembatan yang ada di Desa Boyantongo mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun di tahun ini banjir tersebut kembali melanda Desa Torue dan menelan begitu banyak korban, diantaranya banyaknya rumah warga yang mengalami rusak yang cukup parah dan hanyut terbawa banjir. Bahkan sampai menewaskan tiga (3) orang warga , empat (4) orang hilang, belum lagi sekian puluh warga yang mengalami luka berat maupun ringan, bahkan termasuk lahan pertanian atau persawahan milik warga juga ikut mengalami kerusakan yang cukup parah.
Saat melakukan kegiatan reses di wilayah Parigi Moutong yang dimana merupakan dapil pemilihannya, keluhan warga yang sangat menonjol adalah terkait masalah banjir yang kian terus terjadi dan meminta agar persoalan banjir tersebut secepatnya bisa diatasi dengan cepat dan tersistematis, agar banjir tersebut tidak lagi terjadi di wilayah kabupaten parigi moutong, ungkap H Zalzulmida.
Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulteng Drs.Arfan, M.Si mengungkapkan, terkait penangan sungai Torue tersebut itu sudah diambil alih oleh pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR. Sementara dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulteng bertanggung jawab terkait masalah hunian sementara (huntara) untuk para warga yang tempat tinggalnya telah mengalami kerusakan atau yang sudah terbawa hanyut akibat banjir.
Adapun jumlah huntara yang saat ini rencana yang akan dibangun sekitar 40 huntara, sesuai dengan jumlah data Kepala Keluarga (KK) yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan dan hanyut terbawa banjir. selain itu, berdasarkan informasi BNPB, bencana yang sudah terjadi pertahun 2021 ada sekitar 292 kejadian yang mana didominasi bencana banjir sekitar 180 kejadian. Sementara di tahun 2022 per Januari sampai agustus, ada sekitar 156 kejadian bencana dan 137 merupakan bencana banjir.
Sampai saat ini juga pihaknya masih tetap stay di lokasi dan juga menyediakan beberapa alat berat dan juga menindaklanjuti atas permintaan Kepala Desa Torue untuk merubuhkan bangunan yang sudah mengalami kerusakan yang parah, karena dapat menimpah warga sekitar.
Berdasarkan hasil RDP kali ini, Wakil Ketua-II DPRD Provinsi Sulteng Hj.Zalzulmida A.Djanggola, kembali menegaskan dan menyimpulkan, alangkah baiknya pembangunan Huntara dilakukan perencanaan yang secara holistik dan integratif serta memperhatikan deadline waktu yang dibutuhkan, karena ini menyangkut penggunaan anggaran atau biaya penangan akibat banjir tersebut.
Selain itu , Wakil Ketua II menambahkan, sifatnya huntara tersebut merupakan bangunan non permanen dan akan memakan biaya berkelanjutan atau berulang-ulang, serta nantinya juga akan memakan biaya yang cukup besar, maka perlu adanya perencanaan secara terpadu untuk pembuatan bangunan yang Permanen meski penggunaan anggaran tersebut keluarnya cukup besar, namun itu sifatnya hanya satu kali keluar dan tidak memakan biaya yang berulang-ulang.
RDP yang berlangsung cukup lama tersebut juga dihadiri sejumlah Anggota DPRD Sulteng masing-masing, Dr.Ir.Alimudin Pa’ada, H.Nasser Djibran, Aminullah BK, I Nyoman Slamet, Ibrahim A.Hafid, Ismail Junus, dan Fairus Husen Maskati. Serta instansi terkait yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi-III, Balai Pelaksanaan Jalan Sulteng, BPBD Provinsi Sulteng, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Sulteng, dan Dinas ESDM Provinsi Sulteng.* ID
