Ia mengemukakan, guna memastikan penyaluran tepat, maka pihaknya melakukan melakukan evaluasi terhadap terhadap pangkalan, dengan asumsi jika per satu pangkalan di beri kuota 100 tabung dalam sekali penyaluran, maka ada 100 keluarga prasejahtera mendapat produk tersebut.
Menurutnya, setiap kelurahan perlu diatur jumlah pangkalan disesuaikan dengan jumlah warga berhak menerima supaya tidak ada cela penyalahgunaan elpiji bersubsidi oleh orang-orang tertentu, termasuk pangkalan.
“Pemkot Palu melalui Bagian Ekonomi kami tugaskan mengawal distribusi di masyarakat, kami tidak ingin warga yang seharusnya mendapat produk bersubsidi terabaikan,” ucap Hadianto.
Ia juga meminta masyarakat bijak menggunakan elpiji bersubsidi, bagi warga berpenghasilan di atas rata-rata Pertamina telah menyediakan elpiji non subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
“Semua sudah diatur segmennya, ada alternatif-alternatif di sediakan pemerintah. Kalau semua masyarakat menggunakan produk bersubsidi, tentunya akan berpengaruh terhadap kuota dan bisa menimbulkan kelangkaan,” kata Hadianto. ***
Editor; Riky
