PALU,- Menjelang Pemilu 2024, rakyat mesti selektif memilih wakilnya. Terlebih yang incumbent. Jangan ulangi, wakil rakyat yang memiliki prilaku dan tindakan kurang baik, terlebih ditemukan unsur niat merugikan negara.
Tahun anggaran (TA) 2022, Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat BPK RI belum lama ini menemukan kejanggalan atas bukti invoice hotel yang dipertanggungjawabkan baik oleh Anleg dan staf sekretariat DPRD Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber di lingkungan sekretariat gedung rakyat Jalan Moh Hatta itu mengaku nilai temuan ditaksir hampir Rp600- 900 juta. Dengan jumlah nota hotel perjalanan dinas Anleg dan staf sebanyak 160-an. ‘’Paling banyak anggota dewan. Sisanya staf. BPK memberikan catatan temuan,’’ ujarnya sambil meminta namanya tidak diekspos sebagai sumber informasi.
