Temuan badan pemeriksa keuangan negara itu mulanya dari sejumlah laporan SPPD anleg dan staf yang kunjungan dinas ke daerah. Semua kunjungan dinas daerah di Pulau Jawa. Paling banyak Jakarta. ‘’Ada juga Jabar dan sekitarnya. Satu Anleg bisa dapat hingga 13 juta rupiah sekali perjalanan dinas. Kalau ASN sesuai eselon dan jabatan,’’ terangnya lagi.
Buru-buru sumber mengaku anggota DPRD Palu yang ditemukan BPK nota hotelnya tak sesuai sudah ada yang mengembalikan. Tapi ada juga yang belum. Begitu juga nama-nama ASN yang namanya disebut BPK. ‘’Kalau tidak mengembalikan ya diproses hukum. Sesuai aturan kan enam puluh hari,’’ tandasnya.
Sementara Sekretaris DPRD Kota Palu Ridwan Karim dihubungi belum menjawab konfirmasi kailipost.com
Dari sejumlah staf diperoleh informasi untuk menemui pimpinan DPRD. ***
editor : andono wibisono
