PALU,– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menerima kunjungan silaturahm Yayasan Aliansi Bersatu di ruang pertemuan Kantornya, pada Rabu, (12/4/2023).
Kunjungan tersebut, dalam rangka audiensi terkait aspirasi yang disampaikan para komunitas yang tergabung dalam Yayasan Aliansi Bersatu.
Adapun aspirasi yang disampaikan, yakni BPJS Ketenagakerjaan untuk para pengendara ojek online hingga legalitas komunitas ojek online.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Palu menyatakan bahwa pemerintah tidak punya payung hukum terkait pemberian legalitas.
“Tadi komiu (kamu, red) bilang legalitasnya lewat notaris, maka kemudian usahakan sendiri. Karena memang alokasi anggaran untuk itu, tidak ada,” kata Walikota Palu.
Ia juga menambahkan, kalau komunitas ojek online membentuk sebuah yayasan atau organisasi, maka seluruh anggota-anggota yang ada di dalamnya itu bersama-sama saling menguatkan.
Walikota Palu mengungkapkan, urusan ojek online, sebenarnya bukan ranah dari pemerintah kota.
“Bukan kita yang urus urusan ojek online ini. Tapi pemerintah pusat langsung. Saya tidak tau bagaimana kewenangan pemerintah provinsi. Tapi kewenangan kita, sangat-sangat minim bahkan nyaris tidak berdaya. Pemkot dengan Ojol ini tidak berdaya,” ungkapnya.
Ia mengatakan, harusnya para ojek onlinelah yang mendesak para operator-operator untuk lebih ‘memanusiakan’ para ojek online.
“Karena kalian dipakai oleh mereka. Jadi kalau mau menuntut, silahkan tuntut. Agar mereka bisa memberikan dan menjamin segala sesuatunya. Jumlah yang banyak ini harusnya lebih menyeramkan para operator,” lanjut Wali Kota.
Ia menyatakan, pihaknya sendiri sebelumnya telah mengundang para operator ojek online seperti pihak Grab, Gojek, maupun Maxim untuk membuat shelter bagi ojek-ojek online.
Berkaitan dengan hal tersebut, baru pihak Grab telah siap untuk membangun lima shelter yang tersebar di Kota Palu untuk para ojek online-nya.
“Saya tidak minta apa-apa dari mereka. Paling tidak, perhatikan itu para driver ojek-ojek online. Buatkan shelter, supaya jangan mereka duduk di pinggir jalan. Sempat marah saya kemarin,” ungkapnya.
Wali Kota mendorong para pengendara ojek online untuk melakukan gerakan terhadap operator, karena terbatasnya ruang gerak pemerintah kota.
“Kalau cuman punya, nda usah komiu (kamu, red) ajar saya. Saya berusaha untuk inilah, tapi kita tidak punya,”katanya. ***
Editor: Riky
