Usulan yang dimaksud bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Berdasarkan pendapatnya, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang unik dan sangat kaya. Namun hal itu, belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan pembangunan daerah.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan fiskal daerah, Ia mengakui telah menggandeng Universitas Tadulako untuk menghitung Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor industri agar dilaporkan ke Presiden RI melalui Kementerian Keuangan.
Untuk penanganan Stunting, kata gubernur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kab/kota se Sulteng saling bersinergi dengan melibatkan Tim Penggerak PKK, BKKBN Prov Sulteng dan Pengurus Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cab Sulteng.
Hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan Prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah sebesar 28,2% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yang berada pada angka 29,7%, sementara target RPJMD sampai dengan tahun 2026 adalah menurunkan Prevalensi Stunting pada angka 8%.
Terakhir, gubernur berharap dukungan dari Menteri Dalam Negeri agar Sulawesi Tengah ke depan semakin Sejahtera dan Maju.
Menanggapi laporan gubernur, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas capaian yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ia menyatakan dukungan atas program-program yang akan dikerjakan ke depan.
Ia pun berharap Pemprov Sulteng bersinergi dengan Pemerintah Pusat dengan Unsur Forkopimda serta memastikan Pemilu Serentak 2024 berjalan dengan aman dan lancar di Sulawesi Tengah. ***
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan
