Padahal, bantuan dari pemerintah juga tersedia melalui berbagai OPD seperti Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja yang tidak selalu mensyaratkan DTKS.
“Kita, Pemerintah Kota Palu, harus berpikir solutif karena masyarakat sangat berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujar wali kota.
Melalui rapat tersebut, Wali Kota Hadianto berharap seluruh pihak yang hadir dapat berpikir secara terbuka dan bersama-sama memperkuat program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025.
“Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat program-program pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Palu,” tutup wali kota.
Rapat ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kota Palu dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ***
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu
