Deportasi massal
Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.
Pada pemilu terakhir, menghentikan migrasi ilegal dengan mengamankan perbatasan negara menjadi salah satu isu utama yang membuat Trump terpilih kembali. Dia diyakini akan kembali menerapkan kebijakan yang mengharuskan pencari suaka untuk menunggu di Meksiko sementara klaimnya diproses.
Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.
Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.
Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.
Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.
Gagasannya itu mensyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.
