SULTENG,- Konflik agraria di dua kabupaten menghasil nikel dunia terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Tak hanya nikel, dua wilayah itu saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit yang banyak bermasalah dengan lahan masyarakat. Bahkan ada yang tak memiliki alas hak tanah jelas. Namun dengan mudah menyerobot tanah rakyat. Demikian ditegaskan Agus Salim SH, seorang advokat rakyat Sulteng pada media Jumat 21 Februari 2025.
Olehnya, Serikat Hijau Indonesia (SHI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), dan Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) bersatu mendampingi masyarakat dari tiga desa—Torete, Buleleng, dan Laroenae di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
Ketiga desa tersebut kini tengah menempuh langkah hukum melawan PT Teknik Alum Servis (PT TAS), perusahaan tambang yang berkantor di Desa Buleleng, terkait gugatan harga tanah dalam kasus perdata. Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam prosedur ganti rugi lahan perkebunan dan lahan budel.
Agusalim, S.H., yang telah lima tahun terakhir fokus pada advokasi hukum petani di wilayah tersebut, menegaskan komitmennya untuk mendampingi masyarakat. “Kehadiran kami di sini bukan sekadar formalitas. Kami datang untuk memastikan hak-hak masyarakat dari tiga desa ini terlindungi dan mendapatkan keadilan yang sepatutnya,” tegas Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako itu.
