Turut hadir Sekprov Novalina, Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Plt Kepala BPKAD Rudi Dewanto, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo, dan beberapa kepala OPD teknis.
“Satu-satunya harapan kita bisa survive (bertahan) di 2025 dari PAD,” tegas gubernur mengawali rapat. Dari laporan Kepala Bapenda Rifki Anata Mustaqim, terungkap ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
Potensi pemasukannya cukup signifikan dan diperkirakan hingga Rp300 Miliar. DBH ini (murni hak provinsi) tidak dibagi lagi ke kabupaten kota,” ujar kepala Bapenda melaporkan.
