Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam percepatan sertifikasi halal adalah keterbatasan rumah potong hewan (RPH) yang bersertifikat halal.
Dari 500 RPH yang ada di Indonesia, hanya 50% yang memenuhi standar halal.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga profesional di sektor halal, termasuk menambah 80.000 juru sembelih halal dan meluncurkan program “Satu Desa, Satu Juru Sembelih Halal” bekerja sama dengan Kementerian Desa.
Selain pembahasan sertifikasi halal, rapat ini juga menyoroti kondisi inflasi nasional.
Menteri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia mencatat deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (YoY) pada Januari 2025.
Deflasi ini disebabkan oleh efisiensi pasar dan stabilisasi harga, bukan karena penurunan daya beli masyarakat.
Inflasi di Indonesia dikategorikan ke dalam tiga komponen, yaitu inflasi bergejolak (volatile food), inflasi administrasi (administered prices), dan inflasi inti (core inflation).
Meskipun terjadi deflasi, daya beli masyarakat tetap stabil, yang tercermin dari pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman sebesar 2,25% serta kenaikan sektor perawatan pribadi dan jasa sebesar 8,4%.
Pemerintah daerah diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat sertifikasi halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. ***
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu
