Misalnya, konflik buruh yang paling menonjol dari akibat keberadaan perusahaan perusahaan ekstraktif, baik di sektor perkebunan sawit dan apalagi pertambangan nikel. Terutama kontraktor tambang yang sifatnya portofolio dari perusahaan induk, katanya.
Setiap tahun selalu ada korban antarburuh, perusahaan, dan aparat kepolisian. Selalu berulang. Belum lagi kecelakaan kerja. Beberapa kali meledak tungku di perusahaan tambang yang menewaskan buruh. Komitmen Prabowo sebagai presiden ditantang saat ini, kritiknya.
‘’Kalau hanya penanganan kasus, saya sudah lakukan hampir empat tahun terkahir. Insiden pertikaian TKA Cina dan buruh kita pun saya lakukan pendampingan di Pengadilan PN Poso, apa yang terjadi, justeru bertubi-tubi kasus ini terjadi,’’ terang advokat rakyat itu.
Pola badan atau tim nasional mesti dikendalikan presiden. Bukan tidak percaya kementerian. Karena selama ini kementerian sudah bekerja tapi prestasinya tidak ada. Buktinya konflik terus bagai api dalam sekam. Presiden bisa mengerahkan organ independen, LSM, dan jurnalis dan kampus. Presiden mengendalikan dengan kordinasi dengan kepala daerah setempat. ‘’Tantangan ini semoga Presiden Prabowo menyeriusi. Bila tidak ya sama saja dengan presiden sebelum sebelumnya. Sekarang tetap ada konflik akhirnya,’’ tandas Agus. ***
