Anwar Hafid juga meminta agar sistem kesehatan daerah dapat memberikan solusi bagi pasien yang tiba-tiba kehilangan akses BPJS akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Mereka yang baru saja di-PHK tiba-tiba kehilangan akses BPJS. Ini yang harus kita atasi,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan BPJS untuk memberikan keringanan bagi kasus-kasus darurat.
Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, yang memiliki pengalaman panjang di bidang kesehatan, dipercaya untuk mengeksekusi kebijakan ini. “Saya hanya bicara, tapi eksekusinya semua ada di tangan Ibu Dokter. Kalau beliau bilang bisa, saya ikut. Kalau beliau bilang tidak bisa, saya juga ikut,” tambah Anwar.
Dalam rapat ini, Anwar juga menyinggung kualitas layanan BPJS di rumah sakit. Ia mengapresiasi BPJS Cabang Palu yang dianggap lebih baik dibanding daerah lain, namun tetap meminta perbaikan agar pasien BPJS mendapatkan pelayanan setara dengan pasien umum. “Pasien BPJS harus diperlakukan sama dengan pasien swasta, jangan ada perbedaan layanan,” katanya.
