Anwar kembali menyentil, cara pandang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terhadap kemiskinan lanjut gubernur, hendaknya tidak berlawanan arah tapi harus terarah supaya kebijakan dan program aksi menyentuh langsung ke rakyat.
Apalagi sebagai negara kesatuan yang terdari dari ribuan pulau, beragam suku, etnis dan budaya maka pembangunan tiap daerah di Indonesia tidak boleh diseragamkan dengan kebijakan satu untuk semua atau sistem ‘pukul rata’
“Indonesia ini jangan (hanya) dilihat hamparan yang rata, ada daerah yang rata, pegunungan, pantai, pulau sehingga (tidak boleh) dibuat kebijakan pukul rata,” ungkapnya untuk perbaikan tata kelola daerah.
Maka dari itu, gubernur berpendapat agar aksi intervensi penurunan kemiskinan efektif mesti didahului oleh analisis yang terurai.
