editor : fathia S.H I sumber : Bawaslu Sulawesi Tengah
SULTENG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng karena gagal melaksanakan pleno penetapan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan II tahun 2025.
Anggota Bawaslu Sulteng, Dewi Tisnawaty, menyampaikan kekecewaannya. Ia menyebut KPU Sulteng tidak mampu memenuhi kuorum karena hanya dua dari lima komisioner yang hadir.
“Kami menyayangkan kegagalan pleno ini. KPU hanya menghadirkan dua komisioner, sehingga rapat tidak bisa dilanjutkan,” ujar Dewi.
Dewi menjelaskan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Bawaslu dan undangan lainnya, sudah hadir di lokasi pada Jumat (4/7/2025) pukul 14.00 WITA sesuai jadwal. Namun, karena komisioner tidak lengkap, KPU membatalkan rapat tersebut.
Dewi menegaskan pentingnya rapat pleno tersebut. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih sangat krusial untuk menyusun daftar pemilih yang akurat dan valid menjelang Pemilu.
“Kami terus menemukan masalah seperti data ganda, NIK tidak valid, pemilih meninggal masih terdaftar, dan pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk DPT. Persoalan ini terus berulang setiap Pemilu dan Pilkada,” jelasnya.
Dewi juga mengajak semua pihak untuk ikut bertanggung jawab dalam proses pemutakhiran data.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak yang terlibat harus ikut memastikan akurasi data,” tegasnya.
Anggota KPU Sulteng, Dirwansyah, mengakui bahwa hanya dirinya dan anggota KPU Nisbah yang menghadiri rapat. Ia menyebut Ketua KPU Risvirenol serta dua anggota lain, Christian Adiputra Oruwo dan Darmiati, sedang berada di Jakarta.
KPU Sulteng sebelumnya telah menjadwalkan rapat pleno sebagai tindak lanjut dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pasca Pilkada 2024. Rapat tersebut bertujuan menjaga integritas dan validitas data pemilih secara berkelanjutan.
