SULTENG- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini menjadikan efisiensi anggaran sebagai salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain tingkat serapan anggaran.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Novalina, menekankan bahwa pengendalian belanja menjadi kunci untuk menjaga kestabilan fiskal daerah agar APBD tetap sehat hingga akhir tahun.
“Kita harus mampu memilah dan menentukan skala prioritas,” tegas Novalina saat membuka Forum Grup Diskusi (FGD) tentang Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan.
“Kita harus mampu memilah dan menentukan skala prioritas,” tegas Novalina saat membuka Forum Grup Diskusi (FGD) tentang Pengendalian Seluruh Jenis Belanja serta Pemenuhan Efektivitas, Efisiensi, dan Sumber Pendanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025, di Aula BPKAD Sulteng, Kamis (3/7).
Sebagai langkah konkret, Novalina meminta OPD membatasi rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi jika kegiatan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan.
Ia mendorong setiap OPD untuk memanfaatkan teknologi komunikasi virtual seperti Zoom sebagai alternatif koordinasi jarak jauh.“Gunakan teknologi informasi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi,” ujarnya.
Terkait perjalanan dinas, Novalina mengingatkan bahwa pejabat eselon II wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari gubernur dan sekprov sebelum melakukan perjalanan dinas.
Langkah ini bertujuan memastikan urgensi dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kalau tidak mendesak, lebih baik tidak dilakukan,” tegasnya.
Menurut Novalina, pengendalian belanja akan menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah, serta mencegah risiko defisit anggaran.
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga menjabat Plt. Kepala BPKAD Sulteng, Rudi Dewanto, turut mendampingi Sekprov.
Acara ini dihadiri oleh pejabat administrator dan pengawas dari seluruh OPD lingkup Provinsi Sulteng.
