Tapi, Gubernur Anwar tetap meminta data valid jumlah ranmor, alat berat dan jumlah pemakaian bahan bakar minyak digunakan perusahaan. Dengan data yang terus terbarui, maka pihak Pemprov mudah untuk menetapkan fiskal daerah.
Keempat; Gubernur akan menerapkan setiap investasi wajib memiliki nomer pokok wajib pajak (NPWP) di wilayah Sulteng. Karena dengan beraktivitas di wilayah, maka Sulteng akan mendapatkan pendapatan pajak dari pemerintah pusat. Yaitu melalui dana bagi hasil (DBH).
Kelima; Perusahaan wajib dan terbuka melaporkan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pekerja asing bekerja di beberapa kabupaten dalam satu provinsi maka penerimaan daerah dari TKA ini menjadi pendapatan provinsi bukan kabupaten.
Saat ini, pendapatan asli Provinsi Sulteng berkisar Rp2,3 triliun. Naik Rp1,4 triliun sejak 2021-2024 di era Gubernur Rusdi Mastura. Semula hanya Rp900 miliar. Sedangkan APBD Sulteng berkisar Rp6,3 triliun.
‘’Sulteng rasionalnya memiliki 10 triliun rupiah APBD. Dari PAD lima triliun rupiah. Dengan begitu akan banyak bisa dibelanjakan untuk program program yang langsung ke masyarakat. Kita dukung beliau,’’ kata mantan Gubernur Rusdi Mastura, Kamis 24 April 2025 di Warkop Jalan Masjid Raya.
