Ketiga; ini yang disebut kebijakan afirmatif. Yaitu bagi kabupaten/kota yang sebanyak 500 lebih di Indonesia tapi belum maju, APBD masih 90 persen dari pusat baik DBH, DAU dan DAK, maka sebaiknya Presiden menunjuk langsung siapa kepala daerah setempat.
Obrolan kami pun beranjak pada Gubernur Anwar Hafid dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. Naga – naganya, kata Pua Datu sudah ada aroma Hadianto tak mau kalah start, pancing mantan anggota DPRD Kabupaten Donggala ke saya. Tak lama kami bubar menjemput salat Magrib.
