Ia mendesak gubernur segera bertindak tegas untuk menghentikan praktik semacam itu, melindungi hak masyarakat, dan menegakkan supremasi hukum.
Lawyer yang Tiktoker itu juga menyebut, jika gubernur mengabaikan persoalan ini, konflik akan semakin parah dan berpotensi merusak tatanan sosial serta lingkungan di Morowali Utara.
Ia menambahkan bahwa pemberian izin investasi yang melibatkan penguasaan lahan, tetapi tidak disertai dengan HGU yang sah, secara mendasar melanggar prinsip-prinsip hukum agraria di Indonesia.
Hartono menekankan bahwa HGU merupakan dasar hukum yang memberikan hak kepada perusahaan untuk mengelola tanah dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan. Tanpa HGU, PT. CAS tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menguasai dan mengelola lahan tersebut, tegasnya.
Hartono berharap pemerintah provinsi tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Ia menekankan bahwa tindakan tegas dari Gubernur bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. *
