Editor : Fathia S.H | Sumber : Kompas.com
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti, melontarkan kritik tajam terhadap praktik sejumlah wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN.
Ia menegaskan bahwa meski tidak menyalahi ketentuan hukum, praktik tersebut mencederai rasa keadilan publik, terutama di tengah kondisi masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Seclara hukum memang tidak ada pelanggaran. Tapi di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, hal ini menjadi ironi besar,” ujar Mufti, Jumat (11/7/2025).
Menurutnya, publik semakin sulit menerima kenyataan ketika segelintir elite bisa mengisi lebih dari satu kursi kekuasaan, sementara banyak rakyat harus bersaing ketat bahkan untuk memperoleh pekerjaan berpenghasilan minimum.
