“Ini bukan hanya soal legal atau tidak, tetapi soal empati sosial. Negara seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat, bukan justru mengonsentrasikan kekuasaan dan fasilitas pada segelintir orang,” tegasnya.
Mufti memahami bahwa wamen memiliki jaringan luas dan akses kebijakan yang besar. Namun, ia menekankan, keistimewaan itu semestinya dibuktikan melalui pencapaian nyata.
“Kalau menjabat ganda, maka harus bekerja ganda pula. Tidak cukup hanya mengandalkan posisi, tapi harus mampu menghasilkan terobosan yang membawa kemajuan bagi BUMN dan manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
