editor : admin redaksi
PALU – Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menyoroti pentingnya pembangunan Kota Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara yang layak huni, sebagai upaya menghadirkan wilayah perkotaan yang nyaman dan aman serta menyediakan keseimbangan antara kebutuhan fisik, sosial, ekonomi dan budaya bagi penghuninya.
Dirinya mengungkapkan, permasalahan infrastruktur hingga penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi hingga fasilitas umum lainnya masih menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat dalam berbagai kesempatan.
“Kondisi Kota Kolonodale dalam kurun waktu 12 tahun terakhir masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Aspirasi masyarakat yang masuk mengeluhkan hal itu, mereka menilai penyediaan kebutuhan dasar masih jauh dari harapan,” ungkapnya kepada awak media, Minggu (31/8/2025).
Safri menyampaikan keluhan masyarakat Kota Kolonodale akan menjadi catatan penting saat menggelar reses nanti. Legislator PKB ini memastikan pihaknya akan fokus pada penyerapan aspirasi mengenai usulan terkait infrastruktur dan fasilitas dasar lainnya.
“Sejak berdiri 2013 silam, memang pembangunan di Kota Kolonodale terlihat cenderung stagnan. Nah, keluhan masyarakat ini akan menjadi catatan penting dan fokus kami dalam menggelar reses nanti,” ujarnya.
Saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Morowali Utara selama dua periode, Safri menyebut pihaknya setiap tahun menetapkan anggaran sebesar Rp50 miliar khusus untuk pembangunan Kota Kolonodale.
“Namun dalam pelaksanaannya ada saja tangan tuyul yang menggeser anggaran, meski telah disepakati bersama dengan TAPD,” bebernya.
Kepada Pemkab Morut, Safri mengingatkan agar tidak setengah hati dalam membangun Kota Kolonodale. Sebab, wilayah ini merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi masyarakat Morowali Utara.
“Pemkab Morut tidak boleh setengah hati. Untuk itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen dan berkolaborasi membangun Kota Kolonodale,” ajaknya.
Sekretaris Komisi III ini menambahkan, meski Morowali Utara adalah salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki kawasan industri strategis, namun kondisi tersebut tidak menjamin pembangunan berjalan lancar dan masyarakatnya menjadi sejahtera.
“Justru yang terjadi saat ini adalah kekayaan SDA yang dimiliki Morut jadi jebakan yang berujung pembangunan yang buruk dan masyarakat masih hidup dalam kemiskinan,” ungkapnya.
Safri pun mendesak seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali Utara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di area lingkar tambang.
“Tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya kewajiban, tetapi komitmen moral perusahaan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Mantan aktivis PMII ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam memantau dan mengawasi aktivitas pertambangan di Morowali Utara.
“Kami mendorong partisipasi warga guna memastikan tata kelola pertambangan yang baik dan menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi hak-hak masyarakat,” pungkas Safri. ***
