editor : admin redaksi | biro adpim
SULTENG – Sebesar 30 hektare lahan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sudah diproses Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng. 30 hektare lahan itu ada di kawasan eks STQ wilayah Tondo, Palu Timur. Dari 30 hektare akan dipecah delapan hektare untuk lokasi sekolah rakyat Tadulako Nambaso.
Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido memimpin rapat bersama BPN Sulteng membahas hal itu Selasa (12/8). Wagub berharap diserahkan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025 mendatang.
“Apabila semua proses selesai, kami akan melanjutkan pengurusan ke Sekretaris Jenderal. Pemisahan sertifikat jangan terlalu lama, karena ini untuk kepentingan pendidikan anak-anak miskin. Kita wujudkan perintah Presiden yang luar biasa ini,” tegasnya.
Sekolah rakyat ini akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan berlokasi di sekitar area STQ, Jalan Soekarno Hatta, serta dekat hunian tetap (huntap) Talise. Proses administrasi pemisahan sertifikat diupayakan selesai hari ini.
Wagub menambahkan, Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso nantinya akan melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik dari Sulteng dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. ***
