UBAH POLA MBG, LIBATKAN KELUARGA
Mengapa mesti diserahkan ke vendor makanan? Mengapa tidak menyerahkan saja ke sekolah atau orang tua siswa? Lebih efektif dan mudah dikontrol.
Terus terang, program strategis nasional MBG jurang melibatkan secara struktural dan regulatif ke daerah. Sehingga dengan kasus kasus keracunan makanan pada siswa, banyak pemerintah daerah ‘pasif’ bersikap. Karena semua akan menuju pada kantor Badan Gizi Nasional yang ada di daerah.
Sebaiknya, Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali pelaksanan dan tata kelola MBG. Sudah dapat dialihkan pelaksanaan dan tanggung jawab ke sekolah atau orang tua siswa. Sebagaimana pernyataan KSP Qodari. Menangani kesenjangan gizi pada anak.
Bayangkan kalai diserahkan ke orang tua teknis makanan anak didik. Satu keluarga bila memiliki tiga anak sekolah, maka rumah tangga setiap warga di Indonesia akan bergairah ekonominya. Pasar tradisional setiap pagi akan ramai dikunjungi masyarakat untuk memasak anak anak berangkat ke sekolah.
Satu siswa mendapat porsi Rp10 ribu, maka tiga anak dalam sehari Rp30 ribu dikalikan hari sekolah. Maka keluarga akan mengelola MBG dari rumah. Dapat dipastikan tidak terjadi insiden keracunan massal. Karena penanggung jawab MBG bukan pada ‘satu vendor’ atau dapur.
Kedua; MBG akan menjadi bantalan ekonomi rumah tangga di tengah badai pelambatan ekonomi saat ini. Keluarga dapur mengepul. Pasar tradisional ramai karena emak emak setiap pagi akan berbelanja. Pedagang beras, sayur dan lauk kembali bergairah.
Ketiga; tujuan menjawab kesenjangan gizi pada anak anak Indonesia ditangani MBG berbasis keluarga akan terwujud. Karena keluarga lah basis terakhir yang dilibatkan negara untuk ikut menyukseskan program strategis nasional besutan Presiden Prabowo Subianto. Kecuali memang MBG dirancang hanya sebagai ‘proyek’ yang mengutamakan keuntungan bukan tujuan mulia bangsa. ***
