SULTENG – Data Maret 2025, Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 10,92 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 356,19 ribu jiwa.
Meski menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, persentase kemiskinan ekstrem pada periode Maret 2024 berada di angka 1,27 persen.
Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, di Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 meminta semua yang terlibat wahib bekerja keras, ikhlas menyukseskan pemberantasan kemiskinan.
Acara di Ruang Rapat Nagana Bappeda (07/11/2025), Wagub menegaskan juga penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis pemerintah daerah yang memerlukan sinergi lintas sektor.
“Program penetasan kemiskinan adalah bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Wagub meminta kepada para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota selaku Ketua TKPKD di masing-masing daerah untuk memahami kondisi dan persoalan kemiskinan secara detail di wilayahnya, serta memastikan solusi yang diambil tepat sasaran.
“Kenapa saya dan Pak Gubernur memprioritaskan Berani Sehat dan Berani Cerdas? Karena dua hal itu merupakan akar persoalan kemiskinan yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program 9 BERANI berkomitmen mendukung agenda nasional sesuai Nawacita Presiden dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
