PALU – Pemerataan pembangunan antara wilayah kota dan desa perlu dilakukan untuk menjamin kualitas hidup bagi seluruh masyarakat serta pembangunan yang inklusi.
Namun fenomena yang terjadi bahwa masyarakat di desa urbanisasi untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik, mengakses Pendidikan dan Kesehatan, dan alasan lainnya.
Hal yang lebih mengkhawatirkan bahwa urbanisasi tersebut dilakukan oleh generasi muda sehingga desa dihuni oleh kelompok umur senior dan berpotensi menurunkan produktivitas pedesaan.
Berdasarkan fenomena tersebut, Sasakawa Peace Foundation(SPF), Jepang melaksanakan lokakarya regional bertajuk ”Cross-Asian Dialogue on Rural Development: Asia’s Shared Challenges and Opportunity” yang berlangsung di Universitas Nalanda, Bihar, India pada 7 – 11 Desember yang lalu.
Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencoba memetakan tatangan sertasharing praktek baik atas upaya yang telah dilaksanakandiberbagai negara. SPF berkolaborasi dengan Asian Confluence dan Musubi-TeFoundation sebagai mitra lokal di India serta Universitas Nalanda sebagai tuan rumah mengundang perwakilan dari beberapa negara Asia yakni Jepang, Thailand, Iraq, Filipina, Indonesia, serta tuan rumah India.
Indonesia diwakili tiga sektor yakni akademisi Muhamad Indrawan, Peneliti Universitas Indonesia; Organisasi Non Pemerintah oleh Ibu Siti Kholisoh, Managing Director Wahid Foundation; dan Ardin, Pemerintah Daerah Kota Palu.
Sebagai Kota, Palu tidak memiliki wilayah pedesaan namun pembangunan kelurahan sebagai wilayah administrasi terkecil juga perlu mendapat perhatian dengan baik.
Pemkot Palu menyampaikan tiga isu penting yang relevan dengan Pembangunan wilayah kelurahan dan kota secara menyeluruh yakni ketangguhan bencana, Musrenbang Inklusi dan program Social Solidarity Economy (SSE).
Sebagai kota di jalur sesar teraktif di dunia – sesar Palu Koro, (28 September 2018) terdampak tiga bencana alam besar yakni gempa bumi, tsunami, dan Likuifaksi. Menjadikan pengalaman itu sebagai pembelajaran untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRBI).
Yaitu dengan menempuh langkah struktural dan non struktural, serta membawa isu tersebut sebagai kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu.
Bencana dapat terjadi kapan pun dan dimana pun dan jika tidak siap maka semua upaya pembangunan daerah akan hancur seketika, oleh sebab itu konsep rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu dengan pendekatan Build Back Better and Safer. ***
