PALU – Inflasi year to year Sulawesi Tengah Januari lalu (2026) cukup menguatirkan. Yaitu 4,55 persen. Dibandingkan Januari tahun lalu (2025). Demikian diekspos Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng 2 Februari lalu.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pangan melakukan kebijakan afirmatif mengintervensi dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah titik sejumlah kabupaten dan kota. Untuk Kota Palu ada tiga titik yang wajib masyarakat dapat catat dan belanja dengan harga yang murah.
- Tanggal 4 Maret 2026 di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulteng sejak pukul 09.00 – selesai;
- Tanggal 6 Maret 2026 di kantor Kelurahan Mamboro Kota Palu sejak pukul : 09.00 – selesai;
- Tanggal 9 Maret 2026 di kantor Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga sejak pukul 09.00 – selesai;
Gerakan Pangan Murah diinisiasi Dinas Pangan Sulteng dan akan dihadiri Badan Pangan Nasional. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pangan Sulteng DR Rohani Mastura kepada wartawan (28/2/2026).
Menurut mantan staf ahli gubernur bidang pemerintahan bahwa gerakan pangan murah adalah terjemahan dari Berani Murah, dan langkah kebijakan afirmatif pasca Wakil Gubernur Reny A Lamadjido memimpin rapat koordinasi mengantisipasi inflasi menjelang Idul Fitri 1447 H. ‘’Hal ini sebagai bentuk arahan gubernur dan wakil gubernur. Kami dinas terkait menerjemahkan di program konkret dan berdampak ke penerima manfaat yaitu masyarakat,’’ jelas Rohani.
Gerakan Pangan Murah juga akan dilakukan di halaman kantor gubernur yang diestimasi akan dihadiri ribuan masyarakat mencari kebutuhan pangan murah, tutupnya. ***
