Safri menyebut insiden tersebut sebagai alarm bahaya bagi ruang sipil dan demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan praktik kekerasan semacam ini tidak boleh dibiarkan tumbuh dalam negara yang mengaku demokratis.
“Jika aktivis yang bekerja membela hak-hak masyarakat sipil saja bisa diteror dengan cara sekeji ini, maka ini adalah alarm keras bahwa ruang demokrasi kita sedang diserang. Ini jelas upaya sistematis untuk menakut-nakuti dan membungkam kritik,” ujarnya.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu juga mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat, tegas, dan transparan untuk mengungkap pelaku serta aktor intelektual di balik serangan tersebut.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap premanisme yang menyasar aktivis. Aparat harus mengusut tuntas hingga ke otak pelakunya. Jika kasus ini dibiarkan mengambang, maka pesan yang sampai ke publik adalah kekerasan bisa digunakan untuk membungkam kebenaran,” desak Safri.
Safri yang juga menjabat Sekretaris menegasi bahwa perlindungan terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil merupakan tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar.
‘’Demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh rasa takut. Siapa pun yang menggunakan kekerasan untuk membungkam kritik harus dihentikan dan dihukum seberat-beratnya,” pungkasnya. ***
