Ia menegaskan, PHK dalam skala besar tidak dapat dianggap sebagai urusan internal perusahaan semata. Ketika dampaknya menyentuh ribuan pekerja dan kehidupan masyarakat luas, negara wajib hadir memastikan keadilan dan perlindungan.
“Ketika ribuan kepala keluarga terancam kehilangan penghasilan, ini adalah persoalan publik. PHK massal tanpa landasan yang transparan bisa menjadi bentuk penindasan ekonomi,” ujarnya.
Safri juga mendesak manajemen GNI untuk membuka secara transparan kondisi operasional yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui apakah keputusan diambil berdasarkan kondisi objektif atau justru sepihak.
