Sekretaris Komisi III Muhammad Safri menyebut sikap perusahaan mencerminkan tindakan tak ingin diatur dan merugikan masyarakat. Khususnya masyarakat lingkar perusahaan di Desa Mayayap, transmigrasi Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, Sulteng.
Safri menantang Gubernur Anwar Hafid ‘berani’ mengeluarkan rekomendasi baru penghentian total seluruh aktivitas perusahaan tambang tersebut. RDP yang seharusnya menjadi forum klarifikasi perusahaan, justru tidak dimanfaatkan dengan baik.
Safri menilai sikap PT IMNI tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap lembaga negara sekaligus pengabaian terhadap aspirasi masyarakat. ‘’Ini bukan persoalan sepele. Rekomendasi gubernur sudah jelas sejak Januari lalu, tetapi hingga hari ini tidak dijalankan. Artinya ada ketidakpatuhan yang tidak bisa kita biarkan,” tegas Safri kepada awak media.
