Berikut adalah poin-poin utama mengenai rencana aturan anti-LGBT di Kota Makassar:
- Penyusunan Ranperda: DPRD Kota Makassar mendorong Pemkot Makassar segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelarangan LGBT.
- Pendekatan Pembinaan: Wakil Ketua Bapemperda DPRD Makassar, Anwar Faruq, menegaskan bahwa regulasi yang disusun tidak ditujukan untuk mengkriminalisasi atau mengucilkan pelaku. Aturan ini akan menitikberatkan pada sisi kemanusiaan melalui bimbingan dan penyadaran.
- Merujuk Kota Bogor: Dalam perumusannya, aturan ini mencontoh Perda Anti-LGBT yang sudah lebih dulu diterapkan di Kota Bogor. ***
