“Penanganan konflik agraria harus dilakukan secara bijaksana. Polri harus hadir sebagai penengah yang adil, menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng itu juga menyinggung maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan berpotensi merugikan daerah maupun negara.
Menurut Safri, praktik tambang ilegal tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial, pelanggaran hukum, hingga mengancam keselamatan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
“Tambang ilegal harus menjadi perhatian serius Kapolda yang baru. Aktivitas seperti ini tidak boleh dibiarkan karena merusak lingkungan, mengganggu ketertiban, dan merugikan negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Safri juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Menurutnya, aktivitas industri tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem di Sulawesi Tengah.
“Seringnya muncul dugaan pelanggaran regulasi lingkungan oleh korporasi membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum. Kami berharap Kapolda yang baru dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan agar investasi dan industrialisasi tetap berjalan tanpa merusak ekosistem maupun merugikan masyarakat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Safri berharap kepemimpinan baru di Polda Sulteng dapat membawa semangat baru dalam menjaga keamanan daerah, mendukung iklim investasi yang sehat, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat Sulteng. ***
