“Alhamdulillah, tadi kita sudah memastikan langsung bahwa pupuk tersedia sebelum musim tanam, jumlahnya cukup, dan harganya mendapatkan diskon sekitar 20 persen. Itu bukan berdasarkan laporan pemerintah, tetapi pengakuan langsung dari para petani,” katanya.
Ia menambahkan, di tengah situasi global yang masih diwarnai konflik dan gangguan pasokan di berbagai negara, Indonesia tetap mampu menjaga ketersediaan pupuk bagi petani.
Selain memastikan pupuk tersedia, pemerintah juga menjaga agar harga gabah tetap menguntungkan petani. Menurut Zulkifli Hasan, harga gabah tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram agar petani memperoleh keuntungan yang layak.
“Harga gabah yang baik membuat hasil panen memberikan nilai tambah bagi petani. Di beberapa daerah bahkan sudah mencapai Rp7.500 per kilogram,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut berdampak positif terhadap meningkatnya nilai tukar petani yang kini naik dari sekitar 116 menjadi 127. Kondisi itu menunjukkan tingkat kesejahteraan petani, khususnya petani padi dan jagung, terus mengalami peningkatan.
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa setelah memperkuat swasembada beras, pemerintah akan memfokuskan pembangunan pada sektor protein melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
Pemerintah, lanjutnya, akan membangun kawasan budidaya ikan berbasis bioflok di sekitar 40.000 desa secara bertahap, didukung program desa tematik yang dijalankan Kementerian Desa sesuai potensi masing-masing wilayah.
“Kita ingin desa-desa menjadi mandiri pangan. Setelah beras, kita fokus pada protein agar Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi juga menjadi salah satu eksportir ikan terbesar di Asia,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan program swasembada pangan. Menurutnya, dukungan terhadap petani melalui penyediaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan kelembagaan petani akan terus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani, diharapkan sektor pertanian Sulawesi Tengah semakin maju, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani terus membaik sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. **
