EFISINSI Peraturan daerah (Perda) sangat ketergantungan dengan kinerja satuan polisi pamong praja (Pol-PP). Terutama perda ternak, parkir dan Perda Lainnya. Menurut wakil ketua Baperda, Ridwan Alimuda mengatakan Perda saat ini banyak yang mubazir/tidak berfungsi padahal anggaran perencanaan Perdanya cukup besar, tetapi tidak efisien.
“Harusnya pihak Pol-PP mendapatkan tunjangan yang cukup, agar penegakan Perda bisa lebih Baik,” Jelas Ridwan Alimuda saat ditemui di gedung DPRD Palu. Katanya untuk mengefisiensikan Perda Pol-PP harus di beri tunjangan lebih, sebab saat ini gaji mereka sangat tidak memenuhi kebutuhannya, di tambah lagi mereka kerja ekstra.
Katanya wajar saja beberapa Perda mandek, misalkan Perda ternak. Masih banyak ternak yang berkeliaran dan tidak di tindaki. Hal tersebut adalah tugas mereka, namun kita juga tidak bisa menuntut lebih sebab, kinerja dan upah mereka tidak sepadan.
“Harusnya Pemerintah memberikan porsi dana yang cukup besar untuk Pol-PP,” tambahnya. Katanya dalam waktu dekat ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu akan melakukan evaluasi Perda yang tidak efektif, katanya ada juga beberapa Perda yang akan dihilangkan.
Politisi partai persatuan pembangunan itu, merasa risih dengan banyaknya Perda namun tidak memiliki manfaat sama sekali. Menurutnya dinas terkait hanya datang mengusulkan pembuatan perda, setelah itu perdanya di simpan dilaci kantor tidak di sosialisasikan kepada masyarakat.
“Sangat disayangkan Perda kita ini banyak tapi tidak memiliki manfaat,” ucapnya, Baperda akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengefisinkan perda yang suda terbentuk dan akan menggenjot dinas terkait untuk segera memfungsikan.***
Reporter: Dedi Rahmat Dai
