MENYIKAPI Pengerjaan proyek Site darat Rp 6 miliar di bandar udara Morowali oleh oknum yang diduga dekat dengan PPK, salah seorang pengamat jasa konstruksi di Sulteng, Syahril A Polle meminta pihak Unit Lelang Proyek (ULP) segera menghentikan lelang tersebut. Ia juga meminta pihak penegak hukum untuk menyeriusi temuan tersebut. ‘’Siapapun yang terlibat dan melibatkan diri dalam kasus itu segera diusut. Siapapun. Kami akan ikut membantu itu bila diperlukan,’’ tandasnya ke Kaili Post (Minggu,07/05/2017).
Ia mendukung langkah media sebagai alat kontrol untuk menyampaikan hal tersebut. Ia merespon, ketika membaca pemberitaan itu dan mengkonfrontir dengan membuka situs ULP proyek tersebut. ‘’Ketika saya buka internet benar masih lelang. Sekarang sisa mencari kebenaran apakah proyek penimbunan itu sedang dikerjakan. Begitu juga dengan proyek pagarnya,’’ pintanya lugas.
Menurut Syahril, pemantau proses tender hingga pengerjaan kegiatan pelaksanaan proyek menjadi hak publik. Olehnya, sebaiknya pihak Bandar Udara Morowali atau Satuan kerja (Satker) Bandara Mutiara Sis Aljufrie Palu segera memberikan klarifikasi dan tidak menutup diri. ‘’Patut diduga semua dapat terjadi. Kita wajib menguji dengan taat mengklarifikasi apakah di lapangan sudah ada pengerjaan. Tidak mungkin informasi seseorang Departemen Perhubungan itu informasi sampah? Ngak masalah dijawab saja, agar publik juga mengetahui dan berimbang memperoleh informasi,’’ akunya. Tapi bila benar, Syahril A Polle akan memberikan pelajaran pada pihak-pihak Bandara Udara Mutiara Sis Aljufrie Palu sebagai Satker dan KPA.
Sebelumnya, pihak Kementrian Perhubungan RI yang mendampingi kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI di Sulteng merasa kaget dengan keluhan warga Kabupaten terkait proyek Sesi Darat di Bandara Morowali sedang dalam pengerjaan. Demikian juga dengan pengerjaan pagar untuk bangunan rumah dinas di bandara itu sedang dikerjakan tanpa tender.
Sementara, proyek tersebut saat ini masih tahap lelang di ULP Dephub RI. Proyek sesi darat tersebut yang akan dilelang senilai Rp 6 miliar. ‘’Ini keluhan warga yang disampaikan ke kami yang mendampingi Komisi 3 belum lama ini,’’ ujar sumber di Jakarta ke Kaili Post via telpon (04/05).
Sumber juga menambahkan bahwa pekerjaan pagar di rumah dinas bandara Morowali juga sedang dalam pengerjaan. ‘’Infonya yang mengerjakan adalah pihak yang dekat dengan pejabat pembuat komitmen (PPK). Soal kebenarannya masih kami lacak di Jakarta,’’ tambah sumber lagi.
Sekaitan dengan hal itu, sumber juga memberikan nomor telpon PPK dan KPA (kuasa pengguna anggaran) bandara Morowali. Kaili post yang coba menghubungi PPK bernama Risky via pesan singkat di nomor tersebut belum dijawab. Ketika ditelpon 0811 454 54* tadi malam untuk memastikan konfirmasi, Risky menolak ada SMS. Ia juga tidak mau dikonfirmasi dengan alasan sudah malam pukul 22.22 Wita. ‘’Harus malam-malam begini ya dikonfirmasi.’’ Cercanya sebelum ditanya. Ketika dikatakan bahwa dirinya pejabat publik, ia mengatakan pejabat publik hanya di kantor. Kalau di rumah bukan.
Sementara itu, KPA kegiatan di bandara Morowali, Benyamin Noah Apetulei, SH yang juga Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufrie pun sejak siang kemarin dikirimi SMS belum menjawab. Ketika coba ditelpon nomor kontaknya 0821 6518 01** tidak aktif. **
reporter: andono wibisono
