MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada Umat Islam di Indonesia untuk memboikot semua produk Amerika Serikat. Hal ini sebagai sikap tegas atas pernyataan sepihak Presiden Amerika Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Dalam orasinya, inisiator Aksi Bela Palestina atau aksi 1712, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin menyebut, seruan boikot ini sebagai sikap tegas terhadap kesewenang-wenangan Trump kepada umat Islam di Palestina.
“Hari ini kita membuat pernyataan sikap boikot Amerika. Membuat petisi terhadap Amerika melalui Kedutaan Besar Amerika di Jakarta,” kata Ma’ruf Amin, di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/12/2017). Ma’ruf menyerukan penolakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel di hadapan massa aksi bela Palestina yang berkumpul di Monas. “Islam bersatu, bela Palestina. Indonesia bersatu, bela Palestina,” ucap dia disambut takbir peserta aksi.
Ma’ruf juga menyerukan, agar umat Islam di Indonesia terus membela Palestina dalam bentuk apapun. “Membela Palestina saudara kita, dan suarakan ke seluruh dunia, bangsa Indonesia wajib mendukung upaya itu,” katanya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama elemen masyarakat lainnya menggelar ‘Aksi Bela Palestina 1712’ di Monas, Jakarta, Minggu (17/12/2017). Menurut anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab para ulama membela umat muslim di Negara Palestina.
Maka itu, ia mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menggelar aksi solidaritas untuk memberikan dukungan kepada negara Palestina atas pengakuan sepihak Amerika Serikat perihal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. “Ini bentuk tanggung jawab ulama sebagai rujukan umat dan konsistensi rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Nasir saat dihubungi, Minggu (17/12/2017).
Nasir pun menyatakan, sudah saatnya ulama dan tokoh masyarakat harus berada di garis terdepan ketika ada bentuk penjajahan baru di dunia. “Ulama itu penjaga umat,” ucapnya. Tak hanya itu, Nasir juga mengharapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bisa melakukan lobi dengan negara-negara yang tergabung di OKI maupun Uni Eropa terkait masalah ini. “Sebab pernyataan itu melanggar kesepakatan internasional dan rentan membahayakan perdamaian dunia,” tutupnya.**
Sumber : teropongsenayan
