KEMARIN (5/6) Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong
melakukan sosialisasi tiga proyek perubahan, yaitu Sistem Pelayanan Acara Satu
Pintu Berbasis Elektronik (Sepatu Balet), Klinik Keterbukaan Informasi Publik
(Klinik KerIsPatih) dan Hot Issues Public Service (Hot Shoots). Kegiatan
dilaksanakan di aula lantai dua kantor Bupati selepas salat ashar.
melakukan sosialisasi tiga proyek perubahan, yaitu Sistem Pelayanan Acara Satu
Pintu Berbasis Elektronik (Sepatu Balet), Klinik Keterbukaan Informasi Publik
(Klinik KerIsPatih) dan Hot Issues Public Service (Hot Shoots). Kegiatan
dilaksanakan di aula lantai dua kantor Bupati selepas salat ashar.
Ketiga proyek perubahan itu merupakan implementasi dari laboratorium
kepemimpinan yang dilakukan oleh peserta Diklat kepemimpinan tingkat IV
angkatan LXII Bagian Humas Setda Kabupaten Parigi Moutong, yaitu Kepala Sub
Bagian Protokol dan Perjalanan Astiti H Simpu SE, Kepala Sub Bagian Dokumentasi
dan Pelayanan Pers Jeprin SSos MSi dan Kepala Sub Bagian Penerangan Publikasi
Farid Ali Buraera SSos.
kepemimpinan yang dilakukan oleh peserta Diklat kepemimpinan tingkat IV
angkatan LXII Bagian Humas Setda Kabupaten Parigi Moutong, yaitu Kepala Sub
Bagian Protokol dan Perjalanan Astiti H Simpu SE, Kepala Sub Bagian Dokumentasi
dan Pelayanan Pers Jeprin SSos MSi dan Kepala Sub Bagian Penerangan Publikasi
Farid Ali Buraera SSos.
Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Parigi Moutong, Syamsu Nadjamuddin
menyatakan mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh ketiga Kapala
Sub Bagiannya itu. Ia berharap ketiga proyek perubahan tersebut dapat mendukung
kinerja sekaligus meningkatkan efektifitas organisasi.
menyatakan mendukung penuh proyek perubahan yang dilakukan oleh ketiga Kapala
Sub Bagiannya itu. Ia berharap ketiga proyek perubahan tersebut dapat mendukung
kinerja sekaligus meningkatkan efektifitas organisasi.
Ia mencontohkan, sistem pelayanan acara satu pintu berbasis elektronik. Proyek
perubahan tersebut katanya sangat diperlukan dalam tata kelola kegiatan
Pemerintah Daerah, utamanya yang menghadirkan Kepala Daerah sehingga lebih
terkoordinir dengan baik. “Makanya di setiap OPD itu ada PIC atau
penanggungjawab kegiatan. Jadi PIC inilah yang bertanggugjawab
mengkoordinasikan kegiatan di OPDnya masing masing, sehingga tidak ada kegiatan
Pemda yang betabrakan, baik hari maupun jam pelaksanaan,” jelas Syamsu di ruang
kerjanya.
perubahan tersebut katanya sangat diperlukan dalam tata kelola kegiatan
Pemerintah Daerah, utamanya yang menghadirkan Kepala Daerah sehingga lebih
terkoordinir dengan baik. “Makanya di setiap OPD itu ada PIC atau
penanggungjawab kegiatan. Jadi PIC inilah yang bertanggugjawab
mengkoordinasikan kegiatan di OPDnya masing masing, sehingga tidak ada kegiatan
Pemda yang betabrakan, baik hari maupun jam pelaksanaan,” jelas Syamsu di ruang
kerjanya.
Yang tak kalah pentingnya juga kata Syamsu terkait
dengan program Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam proyek perubahan ini,
akan dibangun klinik KrIsPatih atau Klinik Kerterbukaan Informasi Publik.
Klinik ini diharapkan dapat menjadi laboratorium pengelolan layananan informasi
dan dokumentasi melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) utama. Sejak dibentuk tahun 2013, kinerja PPID utama dan PPID Pembantu
di Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan optimal. “Oleh karena itu,
klinik keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi role model
bagaimana pengelolaan layananan informasi dan dokumentasi itu dilakukan berdasarkan
amanat UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
Publik,”ujarnya.
dengan program Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam proyek perubahan ini,
akan dibangun klinik KrIsPatih atau Klinik Kerterbukaan Informasi Publik.
Klinik ini diharapkan dapat menjadi laboratorium pengelolan layananan informasi
dan dokumentasi melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) utama. Sejak dibentuk tahun 2013, kinerja PPID utama dan PPID Pembantu
di Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan optimal. “Oleh karena itu,
klinik keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi role model
bagaimana pengelolaan layananan informasi dan dokumentasi itu dilakukan berdasarkan
amanat UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
Publik,”ujarnya.
Demikian juga, Hot Issues Public Service (Hot Shoots). Program ini bertujuan
untuk mengakomodir kepentingan OPD, khususnya dalam penyebarluasan informasi
yang terkait dengan tugas fungsi di OPD tersebut. Program ini memanfaatkan
Website sebagai sarana menyampaikan informasi. Mengingat belum semua OPD
memiliki Website sendiri. Sehingga kegiatan OPD bisa dipublikasikan melalui
website ini. Website ini dapat diakses melalui www.parigimoutongkab.info.
“Kedepan website ini akan terkoneksi dengan domain website Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong. Di dalamnya juga akan tersedia tools PPID yang akan
menyajikan hal hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
untuk mengakomodir kepentingan OPD, khususnya dalam penyebarluasan informasi
yang terkait dengan tugas fungsi di OPD tersebut. Program ini memanfaatkan
Website sebagai sarana menyampaikan informasi. Mengingat belum semua OPD
memiliki Website sendiri. Sehingga kegiatan OPD bisa dipublikasikan melalui
website ini. Website ini dapat diakses melalui www.parigimoutongkab.info.
“Kedepan website ini akan terkoneksi dengan domain website Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong. Di dalamnya juga akan tersedia tools PPID yang akan
menyajikan hal hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
Syamsu berharap, kepala OPD dan Camat yang telah disurati oleh Sekertaris
Daerah dapat menugaskan Sekretaris OPD dan Sekretaris Camat termasuk kepala
Bagian selaku kepala Sekretariat PPID Pembantu serta PIC yang telah dimasukan
ke Bagian Humas untuk mengikuti kegiatan ini.
“Kegiatan ini bukan semata mata kepentingan proyek perubahan, tapi juga
bermanfaat bagi kepentingan OPD kedepan. Oleh karena itu, kami berharap peserta
yang telah diundang dapat hadir pada kegiatan ini,” harapnya.**
