 |
| Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Ir Syaifullah Djafar MS.i |
Reporter: Randy rawuly
PEMERINTAH Provinsi Sulteng merencanakan akan membangun hunian sementara
(Huntara) untuk korban bencana gempabumi, likuifaksi dan tsunami sebanyak 1.200
unit. Untuk satu unitnya dapat dihuni sekira 12 bilik atau dapat digunakan satu
kepala keluarga (KK). Sehingga dengan 1.200 unit Huntara diperkirakan dapat
menampung 14.400 KK korban Pasigala (Palu Sigi dan Donggala). Demikian
pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Ir Syaifullah Djafar MS.i ke
Kaili Post kemarin (06/11/2018).
(Huntara) untuk korban bencana gempabumi, likuifaksi dan tsunami sebanyak 1.200
unit. Untuk satu unitnya dapat dihuni sekira 12 bilik atau dapat digunakan satu
kepala keluarga (KK). Sehingga dengan 1.200 unit Huntara diperkirakan dapat
menampung 14.400 KK korban Pasigala (Palu Sigi dan Donggala). Demikian
pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Ir Syaifullah Djafar MS.i ke
Kaili Post kemarin (06/11/2018).
Huntara tersebut diprioritaskan bagi korban bencana yang benar-benar
sangat membutuhkan. ‘’Ada prioritas yang sangat membutuhkan. Namun semua pasti
akan diakomodir,’’ jawab Syaifullah. Huntara sendiri langsung ditangani oleh
kementerian PUPR RI. ‘’Semua menggunakan anggaran pusat. Soal dananya darimana
saya tidak mengetahui. Kita hanya tekhnis saja,’’ elaknya.
sangat membutuhkan. ‘’Ada prioritas yang sangat membutuhkan. Namun semua pasti
akan diakomodir,’’ jawab Syaifullah. Huntara sendiri langsung ditangani oleh
kementerian PUPR RI. ‘’Semua menggunakan anggaran pusat. Soal dananya darimana
saya tidak mengetahui. Kita hanya tekhnis saja,’’ elaknya.
Syaifullah juga enggan menjawab bagaimana dengan Huntara yang dibangun
oleh pihak swasta atau pihak lembaga independen lainnya, misalnya; LSM dan
perusahaan-perusahaan swasta. Karena faktanya ada beberapa LSM dan swasta juga
membangun Huntara. Dikuatirkan hal itu akan menjadi tumpang tindih di lapangan.
oleh pihak swasta atau pihak lembaga independen lainnya, misalnya; LSM dan
perusahaan-perusahaan swasta. Karena faktanya ada beberapa LSM dan swasta juga
membangun Huntara. Dikuatirkan hal itu akan menjadi tumpang tindih di lapangan.
Seperti diketahui, saat ini Pemprov bersama dengan pemerintah pusat
telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
membahas tentang penaggulangan bencana Pasigala 28 September 2018 lalu. Salah
satunya, membahas terkait dengan upaya relokasi korban bencana gempabumi, tsunami
dan likuifaksi, khususnya daerah daerah yang terdampak untuk direlokasi.
Pemerintah menunggu hasil dari keputusan BNPB pusat daerah mana saja yang rawan
bencana.**
telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
membahas tentang penaggulangan bencana Pasigala 28 September 2018 lalu. Salah
satunya, membahas terkait dengan upaya relokasi korban bencana gempabumi, tsunami
dan likuifaksi, khususnya daerah daerah yang terdampak untuk direlokasi.
Pemerintah menunggu hasil dari keputusan BNPB pusat daerah mana saja yang rawan
bencana.**
