 |
| – |
wibisono/antaranews sulteng
14.400 KK pengungsi korban bencana alam 28 September 2018 lalu terancam tak
selesai Desember. Pasalnya, sejumlah material Huntara mulai sulit dijual di
Kota Palu. Demikian sejumlah kontraktor lokal mengeluhkan ke Kaili Post kemarin
(13/11/2018).
mati,’’ ujar kontraktor lokal, Fahrul Islami, alias Payung. Kepada wartawan KP
ia sempat mundur mengikuti tender kegiatan pembangunan Huntara yang diprakarsai
‘Dana Kemanusiaan Kompas’ karena hal tersebut. ‘’Takut tidak selesai dan
didenda setiap hari 100 ribu rupiah,’’ akunya.
2018 mendatang. Selain bahan, kata Payung juga soal tenaga kerja lokal. ‘’Tenaga
kerja lokal masih kurang. Banyak dari daerah lain Makassar atau daerah lain
tapi bila dihitung kurang profit,’’ akunya. Namun, ia berupaya Huntara agar
selesai tepat waktu. ‘’Iya harus diupayakan kasihan pengungsi,’’ janjinya.
dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi para
korban bencana alam Pasigala masih kekurangan lahan seluas 13 hektare untuk
pembangunan 400-an unit.
Selain kekurangan lahan, kata Kepala Satgas Kementerian PUPR untuk tanggap
darurat bencana di Sulteng, Arie Setiadi yang dihubungi di Palu, Selasa,
masalah lain yang dihadapi adalah lahan-lahan yang disediakan belum
sepenuhnya steril untuk huntara Kementerian PUPR.
Menurut dia, pihaknya telah mendapat alokasi lahan untuk pembangunan huntara
pada 48 titik yang tersebar di Kota Palu 21 titik, Sigi 18 titik dan Donggala
sembilan titik.
“Namun ketika kami akan masuk untuk penyiapan lahan, ternyata beberapa
lokasi telah dimasuki masyarakat dan lembaga-lembaga donor untuk membangun
hunian juga,” ujar mantan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu.
Kekurangan lahan pembangunan huntara ini, kata Arie, sudah dibahas dalam rapat
khusus yang dipimpin Gubenrur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di rumah jabatan
gubernur pada Jumat (9/11) malam, dihadiri Wali Kota Palu, Bupati Sigi, Bupati
Donggala dan sejumlah pimpinan instansi terkait.
“Dalam rapat itu, sudah dipetakan lahan-lahan yang akan dilalokasikan
untuk pembangunan huntara PUPR. Sekarang dalam proses dan diharapkan bisa
teralokasi dalam waktu dekat sehingga target pembangunan huntara bisa selesai
sesuai jadwal pada 25 Desember 2018.
Hingga Sabtu (10/11), kata Arie, sudah 506 unit huntara yang diselesaikan
pembangunannya dari target 1.200 unit.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat memimpin rapat percepatan
pembangunan huntara di kediaman dinasnya Jumat (9/11) meminta agar Satgas
Kementerian PUPR membangun komunikasi yang intensif degan wali kota dan bupati
setempat yang akan menjadi lokasi pembangunan huntara agar semua kendala di
lapangan bisa segera diselesaikan.
Gubernur juga menyampaikan bilamana ada bantuan dari lembaga non-pemerintah
untuk membangun huntara pada lokasi tanah masyarakat yang rumahnya
Data pada pusat data dan informasi kebencanaan (Pusdatin) Pemprov Sulteng
mencatat kebutuhan huntara untuk korban bencana Palu, Sigi dan Donggala adalah
Kota Palu 7.500 bilik, Kabupaten Sigi 7.944 bilik dan Kabupaten Donggala 4.742
bilik.
Semetara itu Staf Ahli Menteri PUPR bidang Komunikasi Rudy Novrianto
menjelaskan bahwa pembangunan 1.200 unit huntara juga melibatkan pengusaha lokal
melalui Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Sulteng untuk memberdayakan
pengusaha dan tenaga kerja lokal.
Dari 1.200 unit yang akan dibangun hingga 25 Desember 2018, hanya 850 unit yang
ditangani langsung Kementerian PUPR sementara selebihnya diserahkan kepada
Gapensi Sulteng.
atas 12 bilik berukuran 18 meter persegi, dibangun dengan rangka baja ringan,
dindin dan plafon berbahan GRC, atap seng, lantai papan. Bangunan ini akan
dilengkapi sanitasi, dapur umum, tempat parkir, sarana air bersih, listrik 450
watt perbilik serta sekolah TK dan SD.**
